Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah diterapkan untuk mengurangi kemiskinan, masalah ini masih tetap ada.
Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk hadir dan aktif dalam menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat. Pemerintah semestinya mengambil peran yang lebih dominan dan proaktif untuk menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan.
Kondisi Perekonomian dan Masyarakat Indonesia Saat Ini
1. Tingkat Kemiskinan yang Masih Tinggi
Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,03%, yang setara dengan 25,22 juta orang. Garis kemiskinan mencapai 5,90%, dipicu oleh kenaikan harga komoditas pokok, terutama makanan yang menyumbang 74,4% dari total pengeluaran rumah tangga.
Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, banyak warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh segelintir pihak, yakni kalangan atas. Pemerintah harus memastikan akses yang merata terhadap sumber daya dan peluang ekonomi untuk mengurangi jumlah ini.
2. Tingkat Pengangguran Tinggi di Kalangan Generasi Muda
Data BPS juga menunjukkan bahwa 9,9 juta anak muda Indonesia, atau sekitar 22,25% dari total 44,7 juta anak muda berusia 15 hingga 24 tahun, tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mendapatkan pelatihan (kategori NEET).
Ini merupakan sinyal kuat bahwa ada kesenjangan besar dalam sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Program-program pelatihan vokasional dan pengembangan keterampilan harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki pasar kerja.
3. Tingginya Angka Stunting
Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia saat ini mencapai 21,6%, dengan target untuk menurunkannya menjadi 14% pada 2024; pemerintah kemudian merevisi menjadi 20%.
Stunting, yang disebabkan oleh kurangnya gizi pada dua tahun pertama kehidupan anak, ibu yang kekurangan nutrisi saat hamil, dan sanitasi yang buruk, memiliki dampak jangka panjang terhadap kemampuan belajar dan produktivitas anak.
Pemerintah harus memperkuat program gizi dan kesehatan ibu serta anak, serta meningkatkan akses sanitasi yang layak untuk mengurangi angka stunting ini.
4. Ketimpangan Ekonomi yang Tinggi
Melalui angka Gini Ratio, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia adalah 0,388 per Maret 2023 dan sedikit turun menjadi 0,379 per Maret 2024. Meskipun ada penurunan, angka ini masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan.
Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih inklusif untuk mengurangi kesenjangan ini, seperti program redistribusi pendapatan dan peningkatan akses ke layanan dasar bagi masyarakat miskin.
5. Nilai Tukar Rupiah Anjlok
Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, yakni mencapai Rp 16.400 per USD pada awal Juli 2024 (sempat menyentuh Rp15.000 pada bulan Juni). Ini menyebabkan kenaikan harga-harga barang karena banyak bahan baku yang masih diimpor.
Pemerintah harus bekerja untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengurangi ketergantungan pada impor dengan memperkuat sektor produksi domestik.
Peran Pemerintah Sangat Penting untuk Entaskan Kemiskinan dan Hadirkan Kesetaraan
Untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan kesejahteraan rakyat, pemerintah semestinya berupaya maksimal untuk menghadirkan kesetaraan kesempatan dan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. Adapun peran dan kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah antara lain:
1. Akses Pendidikan yang Merata
Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Program beasiswa, bantuan pendidikan, dan peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas.
Selain itu, pemerintah harus fokus pada peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan kurang berkembang. Dengan begitu, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang layak dan mampu bersaing di dunia kerja.
2. Peluang Kerja yang Adil
Pasar kerja sering kali tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial-ekonomi masih kerap terjadi. Pemerintah harus memastikan bahwa ada regulasi yang melindungi hak-hak pekerja dan mendorong perusahaan untuk memberikan peluang yang adil bagi semua individu.
Selain itu, pemerintah juga harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk membantu angkatan kerja mempersiapkan diri menghadapi perubahan dalam dunia kerja, seperti otomatisasi dan digitalisasi.
3. Akses Kesehatan yang Terjangkau
Kesehatan adalah hak dasar setiap individu. Namun, banyak rakyat miskin yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem kesehatan nasional dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.
Dengan akses kesehatan yang baik, masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih produktif dan bebas dari beban biaya pengobatan yang mahal.
4. Kebijakan Ekonomi yang Inklusif
Kebijakan ekonomi yang inklusif adalah kebijakan yang menguntungkan semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan dengan cara mendukung sektor-sektor yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja, seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
Selain itu, kebijakan pajak yang progresif harus diterapkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendistribusikan kekayaan secara lebih adil.
5. Pemberdayaan Komunitas Lokal
Untuk menciptakan kesetaraan kesempatan, penting untuk memberdayakan komunitas lokal secara optimal. Pemerintah semestinya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pembangunan infrastruktur lokal harus diperkuat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengembangkan potensi mereka sendiri dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal.
6. Perlindungan Sosial yang Kuat
Jaring pengaman sosial yang kuat sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko ekonomi dan sosial. Pemerintah harus memperkuat program-program perlindungan sosial seperti bantuan tunai langsung, subsidi pangan, dan program penanggulangan bencana.
Dengan adanya perlindungan sosial yang kuat, masyarakat yang rentan dapat terlindungi dari kemiskinan ekstrem dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka.
7. Pengentasan Kemiskinan Melalui Inovasi dan Teknologi
Inovasi dan teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah harus mendorong pengembangan teknologi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Program-program pelatihan teknologi untuk masyarakat miskin, serta dukungan terhadap startup dan inovator yang menciptakan solusi untuk masalah kemiskinan, harus menjadi prioritas. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan akses ke peluang ekonomi yang lebih baik.
Simpulan
Jadi, kesetaraan kesempatan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan semua individu, tanpa terkecuali, untuk meraih kesejahteraan.
Dengan memastikan akses pendidikan, peluang kerja, layanan kesehatan, kebijakan ekonomi inklusif, pemberdayaan komunitas lokal, perlindungan sosial yang kuat, dan pemanfaatan teknologi, pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur.
Dengan demikian, tidak ada lagi rakyat yang harus hidup dalam kemiskinan, dan setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka.
