Poin penting terkait kebijakan fiskal:
- Segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak atau pendapatan negara disebut sebagai fiskal. Secara sederhana, kebijakan fiskal (fiscal policy) dapat didefinisikan sebagai pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pemasukan negara melalui pajak.
- Dalam pengertian yang lebih luas, seperti dalam konteks ekonomi dan politik, kebijakan fiskal merupakan cara pemerintah menghasilkan uang (pendapatan melalui pajak) dan membelajankan uang (pengeluaran). Dengan kata lain, ada dua alat kebijakan fiskal yang paling utama, yaitu perpajakan dan pengeluaran.
- Lalu, untuk apa kebijakan fiskal? Tujuan utama kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas perekonomian negara, yaitu pertumbuhan ekonomi, pekerjaan penuh, pengendalian inflasi, pengendalian utang, redistribusi pendapatan, dan politik.
- Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal adalah bagaimana pemerintah menggunakan alat kebijakan fiskal (fiscal policy tools) untuk menjamin perekonomian negara yang stabil.
- Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam ekonomi makro.
Mengenal apa itu kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal adalah bidang yang dipolitisasi di mana pemerintah memiliki kendali penuh. Kebijakan fiskal ditentukan oleh pemerintah untuk bagaimana mereka menghasilkan uang melalui pajak dan bagaimana cara membelanjakan uang. Hal ini sangat kontras dengan kebijakan moneter yang dikendalikan oleh bank sentral yang bersifat independen.
Alat Kebijakan Fiskal
Saat mengambil keputusan terkait kebijakan fiskal, pemerintah memiliki dua alat kebijakan fiskal utama sebagai senjata, yaitu perpajakan dan pengeluaran. Kedua alat ini mungkin cukup terkait, tetapi tidak sepenuhnya saling bergantung satu sama lain.
Sebagai contoh, pemerintah cenderung lebih sering menghabiskan lebih banyak uang (belanja pemerintah) daripada yang menghasilkan pemasukan melalui perpajakan. Ini kemudian dikenal sebagai defisit anggaran.
Pada dasarnya, kebijakan fiskal tidak mempertimbangkan manfaat atau kepentingan menaikkan pajak untuk mendanai pengeluaran. Dalam jangka panjang, ini bisa sangat merusak seperti yang terjadi di Yunani.
Berikut dua alat utama kebijakan fiskal:
- Perpajakan
- Pengeluaran
1. Perpajakan sebagai alat kebijakan fiskal
Uang belanja pemerintah sebagian besar diperoleh melalui pendapatan berupa pajak sehingga mereka memanfaatkan perpajakan untuk mendanai pengeluaran. Di satu sisi, pajak yang ekstrem atau lebih tinggi tidak populer di kalangan pemilih (warga negara) karena bisa membebani masyarakat dan bisnis. Di sisi lain, masyarakat pemilih cenderung ingin mendorong pemerintah untuk melakukan pengeluaran lebih besar di berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Jadi, pemerintah berada di posisi yang sulit di mana mereka akan lebih lebih banyak membelanjakan uang daripada menghasilkannya dari pajak.
Jenis perpajakan besar seperti penjualan dan pendapatan bisanya tidak tersentuh. Namun, pemerintah telah mengembangkan cara alternatif lain yang kurang sensitif secara politik, misalnya, pajak warisan, pajak tanah, dan pajak perusahaan. Pada gilirannya, jenis-jenis pajak ini memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan tanpa memengaruhi popularitas secara drastis di kalangan pemilih.
Akibatnya, metode ini digunakan untuk mengontrol pengeluaran mereka sehingga memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dengan biaya politik yang mungkin lebih rendah. Namun, pajak yang lebih tinggi tidak selalu menegaskan pendapatan yang lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan pada Kurva Laffer. Jadi, pemerintah harus melangkahi garis tipis dalam memaksimalkan pendapatan.
Dalam kebijakan fiskal, tujuan umum perpajakan adalah untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Akan tetapi, itu juga dapat digunakan untuk merangsang ekonomi, terutama saat terjadi resesi atau pelemahan ekonomi. Cara yang ditempuh pemerintah yaitu dengan mengurangi tingkat perpajakan sehingga akan lebih banyak uang yang tersedia di masyarakat dan harapannya bahwa mereka mengoptimalkan konsumsi (pengeluaran). Pada gilirannya, ini membuat aktivitas perekonomian berputar, bisnis berjalan baik, dan ekonomi tumbuh.
Pada saat yang sama, jumlah uang di tangan masyarakat dan swasta yang lebih banyak mengindikasikan bahwa lebih sedikit untuk pengeluaran pemerintah. Keputusan mengurangi tingkat pajak saat resesi jauh lebih murah karena dampak resesi jauh lebih besar untuk mengurangi pendapatan pemerintah, misalnya pengangguran meningkat dan laba perusahaan merosot. Jadi, biaya peluang atau opportunity cost akan lebih rendah.
Selain menghasilkan pendapatan melalui pajak (penerimaan pajak/tax revenue), pemerintah juga dapat menciptakan pemasukan melalui pendapatan non-pajak (penerimaan bukan pajak/non-tax revenue). Di Indonesia, penerimaan yang tidak berasal dari pajak disebut sebagai PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Secara umum, ada beberapa tujuan pemerintah terkait penerimaan bukan bajak, yaitu sebagai berikut:
- Mengatur konsumsi. Pemerintah mungkin ingin memberi insentif pada konsumsi barang-barang demerit, seperti rokok dan minuman/makanan yang punya efek samping negatif.
- Melindungi industri dalam negeri. Pemerintah bisa menaikkan tarif pajak atas barang impor untuk memberi peluang bagi perusahaan domestik agar dapat bersaing lebih efektif pada harga.
- Mendorong investasi. Pemerintah mungkin bisa mengambil biaya tambahan untuk produk berbasis sumber daya alam (SDA) yang terbatas seperti minyak dan gas. Ini kemudian akan menimbulkan harga yang lebih mahal bagi konsumen. Pada gilirannya, ini akan menurunkan jumlah konsumsi sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Perusahaan yang bergerak di sektor ini secara tidak langsung dituntut untuk melakukan diversifikasi atau mencari alternatif lain seperti masuk ke sektor energi terbarukan di mana tarif pajak di tidak begitu ketat.
- Mengurangi kemiskinan atau ketimpangan ekonomi. Melalui instrumen pajak, pemerintah dapat memberantas kemiskinan di mana terjadi distribusi kekayaan.
2. Pengeluaran sebagai alat kebijakan fiskal
Pengeluaran pemerintah adalah alat kebijakan fiskal yang memainkan peran penting dalam membentuk ekonomi secara keseluruhan. Pada awalnya, tujuan umum pengeluaran pemerintah yaitu untuk memenuhi tanggung jawab pada pertahanan, hukum, dan ketertiban. Namun, selama 100 tahun terakhir, landasan belanja pemerintah telah berkembang menjadi struktur sosial untuk melindungi masyarakat miskin sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial. Selain itu, tujuan pengeluaran atau belanja pemerintah juga semakin berkembang menjadi keinginan untuk mendapat keadilan sosial dan redistribusi. Berikut rincian tujuan pengeluaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah:
- Mengurangi ketimpangan. Pemerintah berusaha memberi jaminan sosial untuk meminimalkan atau bahkan menghapus ketidaksetaraan di masyarakat, sehingga tidak terjadi gap yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Cara pemerintah mengatasi ketimpangan adalah melalui redistribusi pendapatan.
- Dukungan publik. Pemerintah membelajakan uang untuk mendapat dukungan publik, misalnya dengan menyediakan lebih banyak layanan publik yang berkualitas dan
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah (pengeluaran) yang lebih tinggi dan tepat sasaran berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi meskipun ini juga tergantung pada siklus bisnis.
- Pertahanan negara. Pemerintah dapat berinvestasi dengan membelanjakan uang ke sektor pertahanan untuk menjaga keamanan nasional.
- Hukum dan ketertiban. Pemerintah dapat mengambil peran yang tidak digarap oleh swasta, yaitu urusan hukum dan ketertiban umum. Ini bertujuan untuk menjaga kehidupan bernegara yang lebih baik.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Perlu diketahui bahwa setiap pemerintah di masing-masing negara dapat memiliki tujuan kebijakan fiskal yang berbeda, tergantung pada kebutuhan dan prioritas utama. Namun, secara umum adalah enam tujuan kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut.
1. Pekerjaan Penuh
Tujuan utama pemerintah adalah bagaimana menjamin ketersediaan lapangan kerja atau meminimalkan pengangguran. Dengan pekerjaan penuh, warga negara akan memiliki pendapatan dan mereka dapat menyumbang pajak untuk negara. Oleh karena itu, di sinilah kebijakan fiskal berperan penting. Pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal ekspansif seperti berinvestasi dalam infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tarif pajak pada sektor tertentu untuk merangsang konsumsi dan mendorong perekonomian.
2. Pertumbuhan Ekonomi
Ketika ekonomi tumbuh, masyarakat akan lebih makmur sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan penting dari pemerintah. Oleh karena itu, ini menjadi tugas pemerintah untuk bagaimana mengambil kebijakan fiskal yang tepat untuk mendongkrak perekonomian. Pemerintah tetap harus berhati-hati, misalnya, ketika mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang terlalu agresif karena berpotensi merugikan dalam jangka panjang.
Sebagai contoh, pengeluaran yang berlebih dapat menimbulkan inflasi karena jumlah uang beredar berlebih. Kemudian, belanja pemerintah yang ugal-ugalan dan tidak tepat sasaran bisa menciptakan lebih banyak utang. Di Indonesia, misalnya, menurut Anda apakah keputusan membiayai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di saat ekonomi lesu akibat pandemi merupakan kebijakan fiskal yang bijaksana?
3. Pengendalian Inflasi
Ketika ekonomi bertumbuh kuat, ini mungkin akan meningkatkan inflasi meskipun ini juga tergantung pada kebijakan moneter. Meskipun inflasi adalah fenomena moneter, di mana peran ini diambil oleh bank sentral, pemerintah juga dapat ikut berperan menekan angka inflasi. Sebagai contoh, pemerintah mungkin dapat mencoba menaikkan tingkat pajak di sektor tertentu untuk mengurangi pendapatan masyarakat dan akan lebih sedikit uang beredar.
4. Pengendalian Utang
Defisit anggaran tidak selalu buruk. Namun, seiring waktu itu dapat menciptakan lebih banyak utang karena belanja pemerintah lebih besar daripada penerimaan pajak (pendapatan). Jika situasi ini berjalan secara berkelanjutan, pemerintah menghadapi masalah makro ekonomi yang serius akibatnya akan muncul utang-utang baru. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang rasional akan mampu mengendalikan utang.
5. Redistribusi pendapatan
Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan redistribusi pendapatan atau mentransfer kekayaan dari kelompok kaya kepada masyarakat kurang mampu sehingga tidak terjadi ketimpangan yang signifikan. Cara melakukan redistribusi pendapatan adalah melalui tarif pajak yang lebih tinggi bagi orang kaya. Di Indonesia, orang dengan pendapatan di atas Rp 5 miliar dikenakan pajak 35%.
6. Politik
Kebijakan fiskal lebih sering ditemukan untuk kepentingan politik khususnya bagi petahana yang berharap dapat dipilih kembali. Adanya pelonggaran kebijakan fiskal dan pengeluaran (belanja negara) yang lebih besar sering kali menarik perhatian publik.
Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter
Kebijakan fiskal berkaitan dengan pendapatan pemerintah dari perpajakan dan pengeluaran (belanja negara), sedangkan kebijakan moneter mengatur tentang uang atau keuangan: bagaimana menambah dan mengurangi jumlah uang beredar. Selain itu, perbedaan antara keduanya juga terlihat dari penanggung jawab, di mana peran kebijakan fiskal diambil oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter dipegang oleh bank sentral. Kemudian, kebijakan fiskal sering kali dilandasi oleh kepentingan politik, sedangkan kebijakan moneter akan lebih objektif dan kredibel karena bank sentral bekerja secara independen.